BELITUNG, TINTABERITABABEL.COM — Tata niaga timah di Pulau Belitung kian memperlihatkan wajah timpang. Di saat PT Timah Tbk disebut mengalami kemacetan dana dan tak mampu menyerap produksi masyarakat secara optimal, satu perusahaan swasta justru diduga tampil sebagai pengendali utama arus timah. CV TMTB (Traders Mining Tin Babel) disebut-sebut kini menjadi “gerbang tunggal” distribusi timah Belitung.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, hampir seluruh timah dari kolektor-kolektor besar di Belitung dan Belitung Timur disalurkan melalui CV TMTB. Nama-nama kolektor besar seperti Popo, Andry Ahai, hingga jaringan lainnya, disebut tak lagi memiliki banyak opsi selain menyetor timah ke perusahaan tersebut.
“Sekarang sistemnya satu pintu. Mau jual ke mana lagi kalau bukan lewat CV TMTB,” ujar seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Jaringan Keluarga dan Kendali Produksi
Tak hanya menguasai jalur distribusi, CV TMTB juga diduga memperkuat dominasinya melalui kepemilikan fasilitas pengolahan sendiri. Perusahaan ini disebut memiliki meja goyang mandiri di Belitung, sementara CV TMTB—yang masih satu jejaring—dilaporkan memiliki fasilitas serupa di kawasan Sungai Manggar, Belitung Timur.
Operasional CV di Belitung disebut dijalankan oleh orang-orang kepercayaan keluarga, dengan nama Angga (Jebus) disebut-sebut mengelola aktivitas lapangan atas nama Leo alias Ekik.
Kepemilikan fasilitas pengolahan sekaligus jalur distribusi ini dinilai membuat posisi tawar CV TMTB nyaris tak tersentuh.
“Dari hulu sampai hilir mereka pegang. Kolektor kecil mau melawan apa?” kata sumber lainnya.
Harga Ditekan, Keuntungan Berlapis
Masalah kian serius ketika menyentuh harga. Di tengah kondisi PT Timah yang disebut-sebut macet dana, CV TMTB diduga memainkan momentum dengan menekan harga beli timah dari kolektor.
Per hari ini, harga pembelian PT Timah untuk timah OC 72 berada di kisaran Rp198.000 per kilogram. Namun CV TMTB disebut hanya membeli di harga sekitar Rp183.000 per kilogram. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp15.000 per kilogram.
Ironisnya, selisih itu bukan satu-satunya keuntungan. Kolektor juga disebut masih harus membayar fee atau potongan administrasi CV sebesar 9 persen dari total timah yang disalurkan melalui CV TMTB.
Jika dugaan ini benar, maka keuntungan perusahaan berasal dari dua arah sekaligus: permainan selisih harga dan potongan administrasi.
“Yang untung besar satu pihak. Yang di bawah cuma dapat sisa,” ujar sumber.
Masyarakat Terdesak, Negara Absen
Kondisi ini membuat masyarakat penambang dan kolektor kecil berada dalam posisi nyaris tanpa pilihan. Ditengah kebutuhan ekonomi mendesak, mereka terpaksa menjual timah dengan harga rendah.
“Mau tidak mau jual. Butuh makan, butuh bayar utang. Harga ditentukan sepihak,” keluh seorang kolektor kecil.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: di mana peran negara dalam mengawasi tata niaga timah? Jika satu CV benar-benar menguasai hampir seluruh arus timah di Belitung, maka potensi monopoli, permainan harga, hingga eksploitasi ekonomi rakyat menjadi sangat nyata.
Pengawasan aparat penegak hukum dan instansi terkait dipertanyakan. Apakah praktik ini dibiarkan? Atau justru tak tersentuh karena kekuatan modal dan jaringan?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV TMTB maupun instansi terkait belum memberikan klarifikasi resmi atas berbagai dugaan tersebut.
Tim Radak Babel coba mengkonfirmasi kepada Ang pada Minggu (1/2/2026) malam. Namun hingga berita dinaikkan, Ang belum merespon. (RADAK)
