JAKARTA, TINTABABEL.COM — Pemerintah resmi menggulirkan program besar “bedah rumah” dengan target renovasi 400 ribu unit rumah pada 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.
Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara, yang menekankan pentingnya pemerataan akses perumahan rakyat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebut program ini mengalami lonjakan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Tahun lalu hanya 45 ribu rumah, tahun ini menjadi 400 ribu rumah,” ujar Maruarar usai rapat di Istana Kepresidenan.
Program ini dikenal sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yakni bantuan pemerintah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni melalui skema gotong royong masyarakat.
Pemerintah menegaskan, program ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas.
“Program ini akan menggerakkan ekonomi dan juga berkeadilan,” kata Maruarar.
Selain itu, cakupan program diperluas secara nasional. Jika sebelumnya masih ada ratusan daerah yang belum tersentuh, pada 2026 seluruh kabupaten/kota ditargetkan menerima program ini.
Siapa yang Berhak Menerima?
Program BSPS menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan sejumlah kriteria utama, antara lain:
- Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP aktif
- Sudah berkeluarga
- Memiliki rumah sendiri yang tidak layak huni
- Belum pernah menerima bantuan serupa dalam 10 tahun terakhir
- Memiliki atau menguasai lahan secara sah
Besaran bantuan yang diberikan juga cukup signifikan, yakni sekitar:
- Rp17,5 juta untuk material bangunan
- Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja
Dana tersebut disalurkan secara bertahap dan diawasi ketat agar tepat sasaran.
Program bedah rumah ini dinilai tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pengamat kebijakan publik, Ujang Komarudin, menilai program ini sangat dibutuhkan rakyat.
“Program ini menjadi penting karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, yaitu rumah layak huni,” ujarnya.
Selain itu, program ini juga diyakini mampu:
- Mengurangi angka kemiskinan ekstrem
- Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- Mendorong perputaran ekonomi lokal (tukang, material bangunan)
Untuk mempercepat realisasi, pemerintah juga akan memanfaatkan lahan milik negara, termasuk aset BUMN, untuk pembangunan perumahan rakyat, terutama di wilayah perkotaan.
Langkah ini diharapkan mampu mengatasi keterbatasan lahan sekaligus memperluas akses hunian bagi masyarakat.
