Ringkasan Berita:
- Pemerintah menyiapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN mulai April 2026 untuk menekan konsumsi BBM dan meningkatkan efisiensi energi.
- Kebijakan ini memungkinkan ASN bekerja dari mana saja dengan memanfaatkan teknologi digital dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- Pemerintah menegaskan pelayanan publik tetap harus berjalan optimal meski sebagian pegawai bekerja secara fleksibel.
JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyiapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direncanakan mulai diterapkan pada April 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk meningkatkan efisiensi energi, terutama menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), sekaligus menjaga produktivitas birokrasi di tengah dinamika global.
Rencana kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin pemerintah pusat. Selain ASN, pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian metode pembelajaran di sekolah secara daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional.
Pemerintah menilai mobilitas harian pegawai dan aktivitas sektor publik memberikan kontribusi terhadap tingginya konsumsi BBM. Oleh karena itu, skema kerja fleksibel dinilai dapat menjadi solusi untuk menekan penggunaan energi tanpa mengganggu layanan publik.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa kebijakan efisiensi energi perlu dirancang secara terukur agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data,” kata Pratikno dalam rapat koordinasi pemerintah.
Dengan sistem WFA, ASN dapat bekerja dari rumah atau lokasi lain dengan memanfaatkan teknologi digital dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kebijakan ini juga sejalan dengan transformasi digital birokrasi yang terus didorong pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
Secara regulasi, konsep kerja fleksibel bagi ASN sebenarnya telah diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN. Aturan tersebut memungkinkan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel baik dari sisi waktu maupun lokasi kerja.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa penerapan kerja fleksibel atau Flexible Working Arrangement (FWA) tetap harus menjaga kualitas pelayanan publik.
Instansi pemerintah juga diberi kewenangan untuk mengatur proporsi pegawai yang bekerja dari kantor dan yang bekerja secara daring sesuai kebutuhan organisasi.
Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan serupa selama periode libur Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026.
Dalam aturan tersebut, ASN diperbolehkan bekerja dari lokasi mana pun selama beberapa hari sebelum dan setelah libur Lebaran.
Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menjaga produktivitas sekaligus mengurangi kepadatan mobilitas masyarakat selama periode libur panjang.
“Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ini dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik,” ujar Rini Widyantini.
Selain itu, sektor pelayanan publik yang bersifat esensial seperti kesehatan, transportasi, dan keamanan tetap diwajibkan berjalan normal sehingga masyarakat tetap mendapatkan layanan yang optimal.
Dalam implementasinya, keberhasilan kebijakan WFA sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi digital di lingkungan pemerintahan.
Instansi pemerintah diminta mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung koordinasi kerja, absensi digital, pelaporan kinerja, hingga pengawasan pegawai secara daring.
Selain itu, pimpinan instansi diwajibkan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala agar kebijakan kerja fleksibel tidak menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan persiapan tersebut, pemerintah berharap pola kerja ASN yang lebih fleksibel dapat menjadi bagian dari reformasi birokrasi modern sekaligus mendukung efisiensi energi nasional.
