Ringkasan Berita:
- Korea Selatan membentuk gugus tugas ekonomi darurat untuk menghadapi krisis BBM global akibat konflik Timur Tengah.
- Ketergantungan tinggi terhadap impor minyak membuat negara ini rentan terhadap gangguan pasokan dan lonjakan harga.
- Pemerintah menerapkan langkah darurat seperti pembatasan kendaraan, penghematan energi, dan stimulus ekonomi besar.
SEOUL, TINTABABEL.COM – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) resmi membentuk gugus tugas ekonomi darurat untuk merespons ancaman kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dipicu krisis energi global akibat konflik di Timur Tengah.
Langkah ini diambil setelah eskalasi konflik yang melibatkan Iran menyebabkan gangguan serius pada jalur distribusi energi dunia, khususnya di Selat Hormuz—jalur vital yang dilalui sebagian besar ekspor minyak global.
Administrasi Presiden Lee Jae-myung mengaktifkan sistem respons ekonomi darurat yang terpusat, termasuk pembentukan Pusat Situasi Ekonomi Darurat yang akan berkoordinasi langsung dengan gugus tugas lintas kementerian yang dipimpin oleh perdana menteri.
“Pemerintah melakukan segala upaya untuk meminimalisir kerugian terhadap warga,” kata Sekretaris Senior Kepresidenan, Hong Ik-pyo dikutip dari Koran Jakarta.
Gugus tugas ini akan bekerja intensif dengan pertemuan rutin guna memantau kondisi ekonomi, stabilitas harga, pasokan energi, serta dampak terhadap masyarakat.
Korea Selatan termasuk negara yang sangat bergantung pada impor energi. Sekitar 70% pasokan minyak mentahnya berasal dari Timur Tengah, sehingga sangat rentan terhadap gangguan distribusi.
Gangguan di Selat Hormuz bahkan berpotensi mendorong harga bensin domestik melonjak hingga 2.050 won per liter, dari sekitar 1.723 won sebelumnya.
Sebagai bagian dari strategi darurat, pemerintah Korea Selatan telah mengambil sejumlah kebijakan, antara lain pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan sistem rotasi kendaraan publik, kampanye nasional penghematan energi, pengawasan ketat konsumsi energi di sektor industri, dan penyiapan anggaran tambahan sekitar 25 triliun won (±US$16,7 miliar) untuk menahan dampak ekonomi
“Perlu memperkuat sistem respons kontingensi di semua level,” ujar Perdana Menteri Kim Min-seok kepada KBS World Radio.
Krisis ini tidak hanya berdampak pada pasokan energi, tetapi juga berpotensi meningkatkan inflasi, melemahkan daya beli, serta menekan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan.
Pemerintah bahkan mempertimbangkan stimulus fiskal tambahan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kelompok rentan dari lonjakan harga energi.
