BANGKA SELATAN, TINTABABEL.COM – Hubungan antara masyarakat Desa Nangka dengan pihak PT Bukit Palma Prima (BPP) kembali memanas. Kali ini, polemik dipicu oleh langkah sepihak perusahaan yang berupaya menyatukan jalan operasional perusahaan dengan Jalan Usaha Tani (JUT) yang selama ini digunakan oleh para petani setempat.
Ketegangan mencuat saat pihak perusahaan mulai membangun infrastruktur berupa bandar dan pemasangan gorong-gorong guna menghubungkan kedua akses jalan tersebut. Upaya ini langsung memancing reaksi keras dari warga yang menggantungkan mobilitas pertanian mereka pada jalur JUT.
Masyarakat Desa Nangka menyuarakan keberatan mereka karena menganggap penggabungan jalan tersebut akan merugikan kepentingan petani.
Selain masalah kenyamanan akses, warga menyayangkan sikap perusahaan yang dinilai melangkahi prosedur komunikasi dan koordinasi dengan pengguna jalan existing.
“Kami tidak mau digabung jalan ini. Biarlah mereka dengan jalan mereka sendiri, kami tetap dengan jalan kami yang sudah ada,” tegas salah seorang warga Desa Nangka di lokasi kejadian.
Menurut warga tersebut pihak perusahaan berani melakukan penggabungan jalan tersebut atas seizin kontraktor yang mengerjakan bangunan Pabrik tersebut.
“Kata pihak perusahaan Johanes sama Wendy yang mau gabungin jalan ini. Tapi kami tegas menolak,” ujarnya.
Sentimen penolakan ini didasari kekhawatiran akan rusaknya akses tani jika dilalui oleh kendaraan berat atau aktivitas industri perusahaan, serta hilangnya batas fungsi antara lahan produktif masyarakat dan area proyek perusahaan.
Merespons penolakan masif dari warga di lapangan, pihak PT BPP akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut sementara waktu. Gorong-gorong yang sempat terpasang kini mulai digali kembali dan diangkat dari lokasi.
Erwin, perwakilan dari pihak perusahaan, menyatakan bahwa pihaknya akan mencari alternatif akses lain menyusul adanya resistensi dari masyarakat desa.
“Biarlah nanti kami lewat depan saja sudah. Masalah ini akan segera kami laporkan ke atasan untuk tindak lanjutnya,” ujar Erwin singkat di hadapan warga.
Meski saat ini pengerjaan penggabungan jalan telah dihentikan, warga berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait dapat memediasi permasalahan ini agar ada batas wilayah yang jelas antara fasilitas publik (JUT) dan area industri.
Hal ini penting guna mencegah gesekan serupa di masa mendatang yang dapat menghambat aktivitas ekonomi warga Desa Nangka. (DK/Radak)
