BANGKA BARAT, TINTABABEL.COM — Aroma kejanggalan kembali menyeruak dalam penanganan dugaan kasus pengangkutan pasir timah ilegal di pesisir Air Putih. Di saat publik menunggu ketegasan hukum, kabar bahwa Ahyen telah kembali ke rumah justru memantik gelombang pertanyaan baru.
Sosok yang sebelumnya diamankan dalam operasi dugaan pengangkutan pasir timah ilegal itu kini disebut tidak lagi berada dalam tahanan. Informasi yang dihimpun tim redaksi pada Minggu (1/3/2026) menyebutkan, Ahyen terlihat berada di kediamannya.
“Saya lihat langsung dia ada di rumahnya, Bang. Coba cek di tahti, sepertinya sudah tidak ada,” ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Fakta ini kontras dengan perkembangan sebelumnya. Pada Kamis (26/2/2026) malam, Ahyen bersama sejumlah nama yang diduga anak buahnya telah menjalani gelar perkara oleh penyidik kepolisian bersama jaksa. Bahkan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikabarkan sudah resmi dikirimkan ke pihak kejaksaan sebagai bagian dari tahapan proses hukum.
Lalu, publik pun bertanya lantang: jika perkara sudah naik ke tahap penyidikan dan SPDP telah dilayangkan, mengapa terduga pelaku kini bebas menghirup udara luar?
Secara normatif, memang ada ruang diskresi bagi penyidik untuk tidak melakukan penahanan dengan pertimbangan subjektif dan objektif. Namun dalam konteks tambang timah ilegal—isu laten yang selama ini menjadi luka terbuka di Bangka Belitung—langkah tersebut dinilai mencederai rasa keadilan.
Kasus ini bukan perkara sepele. Dugaan pengangkutan pasir timah ilegal dari pesisir Air Putih bukan hanya soal pelanggaran administratif, tetapi juga menyangkut potensi kerusakan lingkungan pesisir yang menjadi penyangga ekosistem dan sumber nafkah masyarakat setempat.
Ironisnya, di tengah gencarnya penindakan terhadap penambang kecil, publik melihat adanya kesenjangan perlakuan ketika perkara menyeret nama yang diduga memiliki jejaring lebih kuat. Isu beking dan distribusi timah ilegal selama ini bukan rahasia umum di Bangka Belitung. Karena itu, setiap langkah aparat kini berada di bawah sorotan tajam.
Status hukum Ahyen pun menjadi teka-teki. Apakah ia hanya dikenakan wajib lapor? Apakah ada penangguhan penahanan? Ataukah sejak awal memang tidak pernah ditahan? Ketidakjelasan ini justru memperlebar ruang spekulasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun kejaksaan terkait status hukum terkini Ahyen. Diamnya aparat hanya akan memperkuat persepsi negatif di tengah masyarakat.
Kasus ini kini bukan sekadar soal satu nama. Ini adalah ujian integritas dan konsistensi Aparat Penegak Hukum dalam membuktikan bahwa hukum benar-benar berdiri tegak—bukan lentur oleh kepentingan.
Di tengah harapan agar hukum tidak “tumpul ke atas dan tajam ke bawah”, publik menunggu jawaban tegas: apakah proses ini akan berjalan terang-benderang, atau kembali redup di antara pusaran tambang ilegal yang tak kunjung usai? (RADAK)
