Ringkasan Berita
- Gubernur Babel Hidayat Arsani mengusulkan block seat 6 kursi pesawat untuk pejabat.
- Usulan tersebut viral dan menuai pro-kontra di media sosial.
- Pengamat Agus Pambagio menilai kebijakan harus dikaji agar tidak merugikan publik.
PANGKALPINANG, TINTABABEL.COM – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menjadi sorotan publik setelah usulannya meminta maskapai menyediakan kursi khusus bagi pejabat viral di media sosial.
Usulan tersebut mencuat usai rapat koordinasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada awal April 2026. Dalam forum itu, Hidayat mengusulkan skema block seat atau pemblokiran kursi pesawat bagi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Forkopimda punya jatah untuk berangkat, 1 jam jatah Forkopimda 6 seat, kalau tidak digunakan baru boleh dijual,” ujar Hidayat.
Ia menilai kebijakan ini penting untuk memastikan mobilitas pejabat tetap terjaga, terutama saat menghadapi agenda mendadak di tingkat pusat.
“Jangan sampai pejabat penting dipanggil tapi tidak bisa berangkat karena kehabisan tiket,” tambahnya.
Pernyataan tersebut langsung menyebar luas di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan X (Twitter), memicu pro dan kontra dari warganet.
Sejumlah komentar warganet menyoroti aspek keadilan:
“Rakyat biasa rebutan tiket, pejabat malah minta disiapkan kursi khusus. Ini adilnya di mana?” tulis akun @bangka_update.
“Kalau darurat mungkin bisa dipahami, tapi kalau rutin? Jangan sampai jadi privilege berlebihan,” komentar akun @netizenbabel.
“Maskapai itu bisnis, bukan fasilitas negara. Jangan sampai merugikan penumpang umum,” tulis akun lainnya.
Namun, ada juga yang mencoba melihat dari sisi kebutuhan birokrasi:
“Kalau untuk kepentingan daerah dan mendesak, mungkin bisa diatur dengan mekanisme khusus, tapi harus transparan,” ujar salah satu warganet.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Agus Pambagio, menilai usulan tersebut perlu dikaji secara hati-hati.
Menurut Agus, sektor penerbangan merupakan layanan komersial yang tunduk pada mekanisme pasar dan regulasi ketat.
“Maskapai itu badan usaha, bukan penyedia layanan publik murni. Kalau ada skema block seat, harus jelas dasar hukumnya dan tidak boleh merugikan konsumen umum,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kebutuhan perjalanan dinas pejabat sebenarnya bisa diantisipasi dengan perencanaan yang lebih baik.
“Solusinya bukan memblok kursi, tapi memastikan perencanaan perjalanan lebih matang atau menggunakan skema prioritas yang sudah diatur secara resmi,” katanya.
