TINTABERITABABEL.COM, BANGKA — Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara dan Aceh pada akhir November lalu. bukan sekadar kabar, tetapi ia adalah titik didih dari gangguan sosial dan kegagalan ekologis.
Tragedi ini menampilkan tirai yang lebar antara pandangan masyarakat di lokasi bencana dan narasi yang dikembangkan oleh pusat kekuasaan.
Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM, menyatakan bencana banjir bandang di akhir November 2025 sejatinya bukan peristiwa yang berdiri sendiri.
Bahkan para ahli menilai fenomena ini merupakan bagian dari pola berulang bencana hidrometeorologi yang kian meningkat dalam dua dekade terakhir. Kombinasi faktor alam dan ulah manusia berperan di baliknya.
“Hilangnya tutupan hutan berarti hilang pula fungsi hutan sebagai pengendali daur air kawasan melalui proses hidrologis intersepsi, infiltrasi, evapotranspirasi, hingga mengendalikan erosi dan limpasan permukaan yang akhirnya memicu erosi masif dan longsor yang menjadi cikal bakal munculnya banjir bandang,”kata Hatma.
Padahal menurutnya, hutan di wilayah hulu DAS berperan vital sebagai penyangga hidrologis. Vegetasi hutan yang rimbun ibarat spons raksasa yang menyerap air hujan ke dalam tanah dan menahannya agar tidak langsung terbuang ke sungai.
“Aksi pemerintah mengupayakan Pak Prabowo untuk meninjau wilayah yang terdampak langsung seperti posko pengungsian, lokasi infrastruktur rusak, serta berdialog dengan ribuan warga terdampak untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan tepat sasaran,”ucapnya.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan yang dialami pascabencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Hal tersebut disampaikannya saat mengunjungi Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, untuk meninjau lokasi banjir dan tanah longsor, Senin (1/12/2025), Lalu.
Prediksi Data dan Implikasi Kemanusiaan Data yang dicatat BNPB, yaitu bertambahnya korban tewas menjadi 582.500 jiwa dan ratusan korban hilang, Kemudian sekitar 10.600 rumah rusak.
“Angka ini adalah prediksi tragis dari apa yang akan terus terjadi jika pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan tidak ditegakkan. Bencana dan longsor ini, seperti yang diungkapkan dalam laporan, adalah tragedi sosial yang menghancurkan kehidupan masyarakat,”ungkapnya.
Menurut Hatma, bahwa kebijakan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, telah merenggut hak dasar rakyat untuk hidup aman. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan ulang dan menutup rencana periset perusahaan
dan perkebunan.
Bukan sekedar fokus pada bantuan. Saran dan Aksi Nyata Agar tragedi kemanusiaan ini tidak terulang, langkah-langkah radikal harus diambil, yang menjembatani pandangan rakyat dan mengubah fokus pemerintah. (**)
